Pada 1 Desember 2021, Presiden Jokowi beserta jajarannya melaksanakan perhelatan seremoni Presidensi G20 yang pada periode ini dipegang oleh Indonesia, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Roma, Italia. Presidensi G20 tentu akan membawa banyak peluang untuk Indonesia, khususnya setelah Indonesia selesai melaksanakan perhelatan kompetisi internasional WSBK Mandalika pada pertengahan November 2021 silam, dan akan melaksanakan perhelatan kompetisi MotoGP pada Maret 2022. Pelaksanaan kegiatan internasional baik itu yang berbentuk kompetisi olahraga atau pertemuan-pertemuan tingkat tinggi khususnya G20, tentu akan membawa berkah tersendiri. Terutama lokasi pertemuan puncak (Summit) akan diadakan di Bali. Seperti yang Presiden Jokowi sampaikan pada penutupan G20 di Roma lalu.

Apalagi contohnya, Provinsi Bali yang sangat tersohor dan bertumpu utamanya pada aliran masuk devisa serta industri pariwisata nya, sangat terpukul dari semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. BPS mengeluarkan rilis pada Kuartal III 2021, di saat banyak provinsi lain yang memiliki pertumbuhan positif, bahkan misalnya Provinsi Papua berhasil tumbuh di angka 14.54% atau Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh di angka 10.21%, namun Provinsi Bali masih pada angka negatif 2.91%. Artinya, dengan melaksanakan perhelatan pertemuan puncak G20 di Pulau Bali tidak hanya bertujuan untuk merevitalisasi perekonomian daerah yang sangat terdampak, tetapi juga membawa kepercayaan masyarakat global akan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan penting bagi 20 negara dengan GDP terbesar di dunia.

Namun, Forum 5 Benua ini tidak akan membahas spesifik mengenai Bali dan ekonomi pariwisata Indonesia paska-Covid-19. Namun, urgensi untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 ini tidak dapat dilewatkan oleh segenap masyarakat Indonesia. G20 sendiri memiliki seratusan kegiatan sela (side events) yang juga dibagi berdasarkan 10 Engagement Groups, akan banyak memberikan peluang untuk Indonesia kembali menunjukkan gigi di sela-sela usaha bersama untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.

Salah satu aspek yang tidak bisa diindahkan dari adanya pandemi ini sendiri adalah urgensi mengadopsi pola kehidupan yang lebih memaksimalkan fungsi teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Menurut laman Kompas dotcom, Indonesia memiliki pengguna aktif internet sebanyak 202,6 jiwa atau sebesar 73,7% dari total populasi. Hal ini juga menunjukkan angka yang siginifikan peningkatan 15,5% dari tahun 2020 lalu. “terima kasih” kepada pandemi Covid-19 yang telah mendorong perubahan gaya hidup menjadi digital sesuatu yang lebih cepat di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Hal ini menjadi penting, karena Pemerintah Indonesia sendiri kerap menyinggung ihwal Revolusi Industri 4.0 namun sebetulnya tidak terlalu paham konteksnya. Dengan plus dan minus dari Revolusi Industri 4.0 tersebut, keberadaan pandemi ini cukup mendorong puluhan juta jiwa mau tak mau mengadopsi teknologi informasi. Hal lain yang perlu dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah Indonesia, namun segenap pemangku kepentingan terutama civil society di Indonesia adalah edukasi literasi digital yang masih banyak sekali PR yang belum selesai.

Salah satu kelemahan pengadopsian Industri 4.0 yang terburu-buru adalah dengan tidak siapnya pemangku kepentingan regulator untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mumpuni, terutama dengan coverage Indonesia yang begitu luas dan berkepulauan. Perlu banyak upaya yang dilakukan agar gap pemahaman mengenai pengadopsian teknologi tidak hanya informasi dan komunikasi, tetapi juga manufaktur, pariwisata, ataupun bidang jasa lainnya.

Sektor pemerintahan sendiri merupakan salah satu lini yang harus secara segera dan tertata mengadopsi Industri 4.0 ke dalam transformasi birokrasi. Namun, upaya tersebut juga harus sejalan dengan bagaimana ketersediaan infrastruktur digital hingga ke daerah-daerah yang notabenenya masih perlu banyak peningkatan soal itu.

Transformasi berbasis digital juga sudah menjadi salah satu dari 3 prioritas yang ada di kepemimpinan G20 yang diemban Indonesia sejak Desember 2021 sampai November 2022 nanti. Salah satu bentuk konsern dalam hal ini adalah bagaimana supaya ada upaya memperkuat kolaborasi antarnegara demi mengamankan kesejahteraan bersama di era digital, serta mencapai potensi ekonomi global berbasis digital yang optimal.

Tidak hanya perihal bagaimana Indonesia mengadopsi ‘tren’ Industri 4.0 secara terburu-buru, tetapi juga sudah banyak pihak terutama kantor-kantor pemerintah yang mulai sembrono mengadopsi konsep Society 5.0. Padahal baik itu Industri 4.0 yang dicetuskan di Jerman dan Society 5.0 yang berasal dari Jepang, belum tentu bisa diadopsi secara utuh di Indonesia. Penyikapan terburu-buru ini agaknya harus dihentikan sebelum para pemangku kepentingan betul-betul paham tentang istilah-istilah ‘keteknologian’ yang digunakan.

Jangankan soal istilah, Indonesia sendiri masih ada di peringkat 87 dengan skor 27,1 pada Indeks Inovasi Global 2021 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization. Di mana Indonesia tertinggal secara indeks tersebut dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thainland, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kehati-hatian dalam penggunaan istilah dari pihak Pemerintah Pusat beserta jajarannya juga menjadi isu. Supaya dunia usaha, akademik, unsur lain di ekosistem penta-helix bisa mencerna satu per satu penggunaan istilah-istilah tadi.

BRIN dalam hal ini juga dirasa perlu melakukan berbagai macam terobosan yang aplikatif pada penggunaan kebidangan di berbagai macam sektor industri. Sembari juga mengangkat para ahli, praktisi, inovator, kreator, perekayasa Indonesia baik yang ada di dalam negeri dan berdiaspora di luar negeri. Penyusunan prioritas sinkronisasi berbagai macam kalangan dan banyak pemangku kepentingan dalam hal teknologi yang dibungkus dalam kegiatan-kegiatan praktis dan riil menjadi urgensi utama Indonesia.

Dengan begitu harapannya ketika Indonesia berhadapan dengan negara-negara lainnya, khususnya dalam perhelatan G20 ini memiliki daya tawar kediplomasian yang lebih dibandingkan hanya terus digadang-gadang sebagai ekonomi terbesar ke 4 dunia pada tahun 2050 tanpa pencapaian-pencapaian esensial.