Mumpung masih anget dan bisa dibilang masih permulaan pembahasan terkait perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, gue akan coba bahas sedikit kenapa sih di Cina mereka ga pernah pindah Ibu Kota?

Ya, kalau dilihat urgensi nya semua bisa. Kalau tidak dipaksakan memang DKI Jakarta akan overload, penurunan permukaan air tanah, ancaman bencana alam, kemacetan, dan lain sebagainya.

Tapi kalo dari gue pribadi sebagai pengamat ekonomi asal-asalan, gue lebih tertarik kalau wacana nya itu adalah memindahkan kantor-kantor kementerian, ketimbang memindahkan Ibu Kota negara. Jumlah provinsi di indonesia kebetulan ga jauh beda dari jumlah kementerian atau lembaga negara di indonesia. Gue berpikir dengan demikian tanpa perlu repot-repot membangun infrastruktur secara terlalu masif, tapi tetap melakukan pemerataan ekonomi. Ya itu dari pemikiran gue aja ya.

Memang ada beberapa faktor yang membuat Kalimantan Timur itu dipilih sebagai lokasi untuk Ibu Kota negara yang baru. Untuk temen-temen yang belum pernah ke Kalimantan, coba deh main-main ke sana, masa depan indonesia itu ada di Kalimantan. Ya walaupun kalo gue bilang begini, buat yang berasal dari daerah lain, bukan berarti ga ada masa depan atau gimana ya. Gue kan cuma mau relate soal yang kasus yang lagi rame kemaren aja tuuuuh. Haha.

Selain posisinya cukup berada di tengah, Kalimantan dikenal juga dengan daerah yang memiliki kerawanan paling rendah dalam kebencanaan, ini kalau kata kepala bnpb doni murdano. Bukan berarti memang tidak ada potensi bencana alam, dan itu semua kehendak yang kuasa kalo udah soal takdir ya. Tapi ya kembali lagi, banyaknya bencana seperti banjir, karhutla, dan lain sebagainya di Kalimantan, itu juga menurut gue kan karena jauhnya Kalimantan dengan pusat pemerintahan. Sehingga, ya kalau dipikir-pikir masalah mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang terkait kebencanaan juga pada akhirnya jauh sekali perbedaannya dibandingkan di pulau Jawa.

Di Cina sendiri, mereka bukannya tidak pernah pindah Ibu Kota negara. Setidaknya sebelum berdirinya RRT pada tahun 1949, republik tiongkok atau republik Cina yang dipimpin oleh partai penguasa pada masa nya yaitu Kuomintang, pernah pindah sebanyak 16 kali, ini tidak dihitung dengan taipei yang memang menjadi tempat pelarian para pendukung Kuomintang setelah mereka perang saudara pada tahun 1927 – 1949.

Perpindahan Ibu Kota atau pusat pemerintahan ketika jaman-jaman dinasti di Cina dulu juga sering terjadi. Tapi setelah RRT berdiri sampai saat ini, praktis Ibu Kota yang dikenal hanya kota Beijing saja.

Kalo gue rasa, tentu ada beberapa faktor yang membuat sebetulnya esensi dari perpindahan Ibu Kota adalah pemerataan ekonomi.

Pertama, sejak RRT berdiri, lansekap pengelolaan negara menjadi berubah. Ya mau itu soal ideologi nya, soal citra ekonomi nya, soal sosial-kemasyarakatannya. Salah satu faktor penting dari pemerataan ekonomi yang dianut oleh Cina adalah penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh pemerintah mereka. Sehingga ketika mereka mau bikin jalan raya, jalan tol, rel kereta, kereta cepat, bandara, proses relokasi pemukiman warga tentu akan lebih cepat dan efisien.

Ya kalau ada penggusuran-penggusuran begitu di Cina bukannya ga ada penolakan sih, ada kok, cuma ga masuk media aja, hehe.

Karena ya misalnya memang untuk pembangunan infrastruktur yang prioritas utamanya adalah ketepatan waktu penyelesaian proyek pembangunan, dengan mereka mengadopsi kepemilikan tanah itu bukan pribadi-pribadi atau korporasi, maka pemerataan pembangunan juga bisa lebih terasa manfaatnya. Banyaknya kesenjangan ekonomi di indonesia, salah satunya menurut gue juga karena proyek-proyek yang mangkrak karena tidak secepatnya membawa benefit kepada masyarakat secara luas.

Terus, kalo gue bilang begini, nanti ada yang komentar, itu gimana mobil-mobil Pusat Layanan Informasi Kecamatan? Hahaha. Kalo itu ya jangan tanya gue lah. DM aja yang bersangkutan di twitter, aktif kok Bokap gue. Gue ga ikut-ikutan dah.

Di Cina kalau misalnya ada pengembang, mereka cuma istilahnya itu menyewa tanah kepada pemerintah dengan tempo waktu 70 tahun dan bisa diperpanjang beberapa kali. Ya ibarat hitung generasi, kalau di Cina 1 generasi itu ya 70 tahun itu, berarti yang memperpanjang nanti misalnya ya anaknya, atau nanti cucu nya lagi, terkait dengan kepemilikan sewa terkait properti. Jadi di Cina ga ada tuh yang namanya SHM, hgb aja ya istilahnya.

Bukan hanya soal infrastruktur yang terkait transportasi seperti jalan raya. Misalnya ada grup perusahaan A B C D yang mau membangun pabrik, kawasan industri, dan lain sebagainya, itu kalau di Cina, pemerintah mereka provide betul. Nah, dari situ lah ada lapangan pekerjaan yang terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat mereka.

Faktor kedua, di Cina sendiri sampai saat ini masih ada yang kalo kita sebut jamannya pak soeharto dulu ada Repelita. Bisa gue bilang Repelita salah satu hal yang baik yang seharusnya ketika jaman reformasi tetap dilanjutkan. Gue tentu ga bilang kalo waktu pemerintahan pak harto semuanya jelek lho ya. Tapi, misalnya kita lihat di Cina mereka saat ini sudah masuk ke Repelita ke 14. Kalau di sana Repelita namanya 5-year plan. Ya Cina juga sebetulnya meniru uni sovyet yang juga sebelum mereka runtuh, mereka menerapkan Repelita itu.

Jadi, kalau misalnya dilihat, dengan adanya mekanisme Repelita yang dijunjung tinggi, tidak peduli siapa presiden nya, menterinya, kepala lembaga negara nya, arah pembangunan negara sudah ada ketetapan-ketetapan yang mengikat.

Korea selatan sendiri pun juga pernah menerapkan yang namanya Repelita itu dulu di tahun 1962 sampai 1996, paling engga ada 7 Repelita yang mereka jalankan.

Indonesia sendiri, sejak jaman Reformasi, perencanaan pembangunan digawangi oleh Bappenas. Rancangan pembangunan jangka panjang nasional atau rpjpn sudah dikenal sejak tahun 2000 dan disusun untuk sampai pada tahun 2025 nanti. Bahkan bappenas juga sudah merilis dokumen visi indonesia 2045, yang semuanya bagus-bagus deh pokoknya. Tapi, perencanaan tetaplah perencanana kalau tidak diturunkan secara taktis dan teknis, apalagi mengingat indonesia memiliki besaran wilayah, kepadatan penduduk, dan keragaman secara demografis yang kesemua itu engga mudah.

Faktor ketiga, di Cina, selain karena ada Repelita berjilid-jilid, bukan demo berjilid-jilid, pembangunan nasional mereka pada awalnya memang ditekankan pada daerah-daerah pesisir timur. Karena kalau kita lihat di peta Cina, mereka kan hanya ada laut di sebelah timur itu ya. Yang notabenenya banyak kota-kota pelabuhan dan memiliki populasi yang sangat besar. Total populasi Cina di tahun 1954, 5 tahun setelah berdirinya RRT adalah sebesar 601.938.035 jiwa. Kota dan provinsi seperti Beijing, Shanghai, Guangdong, Zhejiang, Fujian, Shandong yang notabenenya terletak di pesisir timur Cina berkontribusi sebesar 21% dari total populasi pada waktu itu.

Dengan keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM, Cina mengelola sedemikian rupa sehingga paling tidak daerah-daerah pesisir timur itu lah yang lebih dulu dikembangkan.

Kemudian pada tahun 1990 mulai banyak penelitian-penelitian pembangunan nasional Cina yang juga mendesain pembangunan wilayah tengah, kemudian ke timur laut Cina, dan kemudian wilayah barat. Wilayah barat Cina memiliki tingkat kesulitan tersendiri, selain karena luasan, karakteristik secara topografi yang berupa pegunungan di sebelah selatan seperti sichuan dan Tibet, atau gurun pasir yang sangat luas di gansu dan Xinjiang.

Bayangkan saja, provinsi Xinjiang hanya memiliki selisih belasan kilometer persegi kalau dibandingkan dengan iran. Betapa sulitnya mengelola dan membangun wilayah, yang mungkin kalau ada versinya di sana ya yang namanya tempat “jin buang anak” itu ya. Namun, salah satu parameter pembangunan yang terarah secara kewilayahan dari daerah timur ke barat, adalah dengan telah masuknya kereta cepat ke urumqi, Ibu Kota provinsi Xinjiang pada tahun 2014. Kereta cepat tersebut sudah bisa diakses dari Beijing, melewati kota besar padat populasi muslim lainnya seperti kota lanzhou.

Sedangkan kereta cepat dari provinsi sichuan ke lasha di Tibet sudah dibuka pada juli 2021 kemarin. Kalau jaringan kereta biasa dari Beijing ke Tibet sih sudah ada, asal tahan aja duduk 40 jam ya!

Sehingga, kembali lagi nih gaes, kalau misalnya esensinya adalah pembangunan dan pemerataan ekonomi, sebetulnya instrumennya tidak hanya dengan pindah Ibu Kota ya. RRT atau RRC sendiri tidak pernah memindahkan Ibu Kota mereka ya juga karena di sisi lain yang dilakukan mereka adalah betul-betul membuka peluang kantong-kantong perekonomian baru jauh di luar Beijing. Sehingga masyarakat mereka kalau diibaratkan semut, tinggal lempar gulanya saja ke suatu tempat, maka gula nya itu yang akan mereka kejar.

Misalnya transformasi kota Shenzhen yang terletak bersebelahan dengan Hong Kong. Mengutip dari website World Cities Culture Forum, shenzhen dulunya di tahun 1980an merupakan desa nelayan yang hanya dihuni oleh sekitar 30 ribu jiwa. Tapi sejak tahun 1979, dibuka kawasan ekonomi khusus yang pertama kali dibuat oleh pemerintah Cina. Stimulus itu membuat banyak orang yang tadinya misalnya kerja dan tinggal di Guangzhou, Shanghai, bahkan Beijing, melirik shenzhen memiliki potensi yang bagus kedepannya. Menurut website pemerintah shenzhen sendiri, di tahun 2020 populasi kota mereka sudah mencapai 17,56 juta jiwa.

Di tahun 2017 saja shenzhen sudah memiliki 638 perpustakaan umum, 43 museum, 46 gedung teater, dan lebih dari 400 galeri seni. Ini semua juga menunjukkan bahwa pembangunan kota baru di Cina juga tidak mengesampingkan unsur pendidikan dan budaya.

Jadi ya, semua ini balik ke perspektif dan kebutuhan yang dipunya oleh masing-masing negara. Ya mudah-mudahan ikn nusantara bisa benar-benar terwujud dan semua proses pembangunannya lancar, sehingga pemerataan ekonomi benar-benar terjadi. Amin.