Penat memang kalau membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mau itu infrastruktur publik, keamanan, pertahanan, pangan, dan lain sebagainya. Belakangan ini ada 2 isu sekaligus yang saya kira cukup menyudutkan nama 1 orang, yaitu berkenaan dengan proyek Whoosh (btw ini nama paling aneh yang pernah saya dengar untuk infrastruktur transportasi) dan bandara BIJB (bandara Kertajati). Yang disudutkan sebetulnya adalah Joko Widodo, sebagai presiden sebelumnya. Namun, karena pada waktu itu operatornya adalah Opung LBP, maka dia lah yang kena.

Gue rada malas bahas soal penyudutannya, siapa di baliknya, dan lain sebagainya. Hanya saja, perkara 2 infrastruktur ini juga menjadi kristalisasi bahwa membicarakan soal pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya membuat penat!

Ya memang, tidak semua infrastruktur yang Jokowi telah bangun selama 10 tahun kepemimpinannya, atau SBY selama beliau menjabat dulu, menimbulkan kontroversi dan kepenatan. Hanya saja, dari yang bisa kita sama-sama amati juga, ketika 10 tahun SBY berkuasa, bisa dibilang itu adalah 10 tahun di mana Indonesia tidak banyak membangun infrastruktur berarti. Oleh karena itu di-gaspol oleh Jokowi.

Seingat saya, kendati SBY menetapkan perencanaan yang disebut dengan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada tahun 2011, namun banyak dari arah ide yang tertuang pada dokumen yang berdasar pada Perpres 48 tahun 2014 menyasar pada hal-hal yang sifatnya lebih abstrak. Ya namanya juga Masterplan, atau Perencanaan Mula, Perencanaan Utama, Perencanaan Awalan.

Dan pada waktu itu SBY dan para tim penyusun gue rasa juga terlalu naif untuk merasa bahwa ada suatu kontinuitas ide dan pemikiran SBY kepada pemimpin negara berikutnya, siapapun itu. Kendati Partai Demokrat pada akhirnya memberikan dukungan ke Prabowo-Hatta, namun Pemilu tahun 2014 menunjukkan Jokowi-JK lah yang menjadi pemenangnya. Di sisi ini gue rasa merupakan titik penat terbesar kalau berbicara soal pembangunan infrastruktur, yaitu soal ego para elit politik! Ingin ku sumpah serapah kalau bicara soal ini.

Jokowi yang pada waktu itu masih mesra-mesra nya dengan PDIP, merupakan antitesa dari SBY dan Partai Demokrat. Sehingga, apa yang SBY dan tim sudah susun dengan sangat polished (sudah kinclong), terpaksa harus menguap begitu saja. Mungkin kalau Prabowo pada waktu itu memenangkan Pemilu, paling tidak 50% dari isi MP3EI bisa diselipkan menjadi agenda nasional pembangunan. Tapi ya sudahlah.

Kembali ke laptop.

Yang gue ketahui soal BIJB tidak banyak. Karena kendati beberapa kali ngobrol dengan kawan yang sudah 20 tahun berkecimpung di bidang aeroindustri, latar belakang industri atau familiarisasi industri saya bukan ke arah sana. Hanya saja, memang, kalau secara awam dilihat, pembangunan KIJB itu sesuatu yang bagus. Betapa tidak? Pertama, praktis Bandara dengan status internasional hanya ada di Soekarno-Hatta (CGK) untuk kawasan Jawa bagian Barat. Malah, gue setuju juga kalau misalnya ada 1 bandara internasional yang dibangun di daerah Tanjung Lesung, Banten.

Kehadiran BIJB itu sendiri sebetulnya menjawab kebutuhan konsumen atau publik yang berdomisili di Jawa Barat bagian paling Timur/Utara, dan yang berdomisili di Jawa Tengah bagian paling Barat/Utara. Misalnya saja beberapa kabupaten/kota Jawa Barat yang terletak di bagian paling Timur seperti Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Tasikmalaya,memiliki populasi paling tidak sebanyak 9 juta jiwa. Atau misalnya beberapa kabupaten/kota Jawa Tengah yang terletak di bagian paling Barat seperti Brebes, Tegal, Cilacap, dan Banyumas memiliki populasi paling tidak sebanyak 7,7 juta jiwa. Artinya ada potential market sebesar 16,7 juta jiwa untuk bisa menjadi serapan pasar bandara KIJB. Katakan saja 10% dari jumlah tersebut merupakan orang-orang yang memiliki frekuensi rutin untuk bepergian dengan menggunakan moda transportasi udara, tentu bukan jumlah yang sedikit. Apalagi Bandara KIJB didesain dengan ukuran yang tidak se-kecil bandara-bandara yang sudah ada di Jawa Barat, dan memiliki spesifikasi teknis yang lebih modern dari segi perancangannya.

Penat, kan?

Beberapa hari yang lalu (22/10)[1] Menko Infrastruktur AHY malah menyebut Bandara Kertajati berada di lokasi antah berantah. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa di Bandara Kertajati akan dialihfungsikan sebagai pusat bagi bengkel pesawat atau MRO, yang utamanya akan dikelola oleh Garuda Indonesia (GMF Aero Asia).

Sebetulnya, itu semua kembali lagi di meja perencanaan. Namun, dengar-dengar, memang kepemilikan saham dari project Bandara Kertajati itu sedemikian rumitnya. Sehingga, banyak resolusi yang seharusnya sudah dijalankan dari kemarin-kemarin, tidak dieksekusi.

AHY juga pernah beberapa kali komentar yang terkait dengan Whoosh, atau KCJB. Kelakarnya, project negara yang belakangnya ada huruf ‘JB’ sepertinya akan bermasalah. Kedepannya harus dihindari. Anyways. Justru Menko AHY pernah diminta oleh Presiden Prabowo untuk memantau dan mengkalkulasi kalau-kalau project kereta cepat akan dilanjutkan sampai Surabaya[2].

Gue sendiri sudah pernah membahas soal kercep (kereta cepat) Whoosh ini di 2 episode Cha Guan. Yang pertama, lebih kepada nuansa memperkenalkan kereta cepat tersebut, dan yang kedua bagaimana kesan-kesan yang bisa dilihat dari masyarakat yang sudah mulai menggunakan kereta cepat. Walaupun sampai saat ini gue belum pernah naik Whoosh, karena bisa dibilang jarang sekali ke Bandung, dan kalaupun iya lebih prefer naik mobil, karena bisa bareng dengan keluarga dan tidak sulit untuk transportasi dalam kota Bandung.

Bahasan pertama gue soal Whoosh di Februari tahun 2022[3], lebih terkait bagaimana Whoosh atau kereta cepat itu adalah alat transportasi teknologi maju yang dibuat oleh Cina setelah mereka mengembangkan teknologi nya selama paling tidak 30 tahun. Cina sendiri baru menggunakan kereta cepat atau Gaotie nya di tahun-tahun 2011. Yang dilakukan Cina, karena daerah nya didominasi oleh daratan luas, adalah membangun infrastruktur kereta api dan kereta listrik terlebih dahulu. Praktis sejak Cina mengenal teknologi kereta api di tahun 1950an, mereka menilai bahwa investasi atau pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien menjadi tonggak pembangunan negaranya. Yang awalnya Cina dipimpin oleh Kuomintang (Republic of China) dan kemudian oleh PKC (RRT), nafas pembangunan infrastruktur kereta api/listrik dilakukan secara kontinyu.

Kemudian, episode Cha Guan yang kedua membahas terkait dengan Whoosh di Juli 2024 lalu[4], lebih banyak membahas bagaimana euforia dan kegirangan masyarakat khususnya Jakarta dan Bandung, mencoba teknologi maju kereta cepat. Pada waktu itu, memang sudah ada banyak pemberitaan terkait dengan liability (hutang) terkait dengan project ini. Namun, karena dari yang banyak kita lihat di media sosial, dari banyaknya influencer atau pemengaruh daring yang membuat konten terkait dengan Whoosh, pemberitaan soal liability project Whoosh tertutup dengan sendirinya, dan pada akhirnya terbuka kembali pembahasannya di akhir Oktober 2025 ini.

Begini.

Gue tidak akan mengulang kata-kata atau pembahasan soal Whoosh yang sudah ada di 2 episode Cha Guan. Silahkan rekan-rekan nonton sendiri.

Tapi, memang betul, apa yang dikatakan oleh Opung LBP, bahwasanya ketika dia menerima amanat dari Presiden Jokowi untuk menghandle urusan Whoosh, itu sudah merupakan project yang sudah “setengah busuk”. Sebagai salah satu pembantu Presiden yang baik, Opung LBP menjalankan apa-apa yang diamanatkan kepadanya. Hanya saja, menurut gue, Presiden Jokowi pada waktu itu tidak memiliki kecakapan dalam mendefinisikan kebutuhan infrastruktur nasional.

Sebagai alumni Cina yang lebih kurang tinggal di Cina selama 5 tahun sejak 2011-2016, saya melihat negara seperti Cina, mereka memang memiliki kondisi-kondisi penentu yang apabila dibandingkan dengan Indonesia, tentu sangat berbeda. Kita persempit soal pembangunan infrastruktur transportasi. Seperti yang pernah gue sampaikan di Cha Guan, Cina sudah memiliki 20 ribu-an kilometer jaringan kereta cepat, itu pun karena mereka sudah selesai mengembangkan jaringan kereta yang mencakup sebagian besar wilayah daratan mereka. Artinya, para pemimpin negara mereka memiliki kecakapan dalam mendefinisikan kebutuhan nasionalnya.

Ini kita belum bahas hal-hal teknis terkait dengan pembebasan lahan, ketersediaan SDM yang bisa membangun infrastruktur canggih seperti kereta cepat dsb, mekanisme pelatihan manajemen lalu lintas kereta cepat, pelatihan masinis/juru mudi kereta cepat, dan lain sebagainya. Namun, harus diakui oleh para pemimpin negara ini, infrastruktur-infrastruktur canggih belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau dilihat Indonesia secara keseluruhan, dan berkaca lagi pada skema MP3EI yang di paragraf-paragraf awal ditulis, masih banyak daerah di Indonesia sendiri yang perlu asupan atau sokongan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur transportasi.

Sekarang gini deh. Kalau saja dulu Bu Rini Soemarno yang sempat menjadi Menteri BUMN, tidak buru-buru untuk mengiyakan ke pihak Beijing soal ketertarikan proyek pembangunan kercep Whoosh, mungkin nasib nya tidak akan seperti saat ini. Nasib di sini tentu bukan pembuatan nya, tapi lebih ke proses pembayaran kewajiban-kewajiban capital tadi.

Dan memang betul apa yang disampaikan Opung LBP, bahwa kalau kita berbicara pada pembangunan infrastruktur, itu pasti rugi. Karena jangan menghitung pembangunan infrastruktur hanya pada kalkulasi bisnis (CBA) nya semata, tapi pada kemaslahatan yang akan diterima. Itu betul, tapi kurang tepat menurut gue.

Yang tepat lalu seperti apa? Ya adanya kontiunitas tadi. Apalagi karena ada persinggungan dan perseteruan politik antara Partai Demokrat (SBY) dengan PDIP, sehingga seakan arah pembangunan negara tidak nyambung ketika terjadi suksesi kepemimpinan nasional.

Yang tepat lalu seperti apa? Menurut gue, kalau lah waktu itu Rini Soemarno merevisi ajuan project atau kegirangannya kepada pihak Cina untuk ikut investasi kereta reguler di daerah-daerah yang belum terbangun infrastruktur kereta secara baik, gue rasa Cina pun akan mau. Relevansinya adalah, ya kita bisa bilang ke Beijing, bahwa Indonesia mengikuti apa yang telah dan tengah Cina lakukan, yaitu pembangunan bertahap. Dengan memiliki konstruk berpikir kebijakan pembangunan ada pada kuadran penting dan prioritas, niscaya pihak lawan (investor atau pengusul project) juga akan memaklumi pertimbangan tersebut.

Menurut gue, project pembangunan kercep itu ada pada kuadran tidak penting dan tidak prioritas. Posisi kuadran ini bukan berarti sesuatu yang buruk, kan? Hanya saja sebaiknya ditunda dahulu, untuk mengalihkan sumber daya yang ada pada hal-hal lain.

Apalagi pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi, ada PR besar terkait dengan kekurangan pembangunan infrastruktur baik itu yang terkait dengan transportasi, logistik, komunikasi, pertahanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Misalnya saja, yang terkait dengan konektivitas digital, yang sebetulnya di awal kepemimpinan Jokowi, adalah momentum yang sangat tepat. Karena kalau ditarik ke tahun 2020 (masih di era Jokowi) ada bencana besar yang menghantam Planet Bumi, yang kesemuanya itu terjawab dengan kematangan infrastruktur digital negara.

Selain infrastruktur digital, konektivitas antarpulau misalnya. Baik itu konektivitas secara fisik (jembatan) maupun konektivitas transportasi laut/udara, sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi determinan kelancaran lalu-lintas logistik nasional. Ketika lalu-lintas logistik nasional sudah matang, niscaya banyak parameter lain yang nantinya juga akan terdongkrak. Semacam konsep Tol Laut, gue rasa itu cukup baik kalau diseriusi. Karena konsep itu juga sejalan dengan konsep Maritime Silk Road yang dimiliki oleh Cina. Tapi, sepertinya dari para second layer pemimpin negara tidak paham apa itu konektivitas via ‘Tol Laut’, seakan konsep tersebut menguap begitu saja.

Dan kembali, ketika Covid-19 melanda Indonesia kendati kurang dari 2 tahun, namun banyak pola kehidupan masyarakat yang berubah secara drastis, terutama soal pola berbelanja daring. Keterhubungan logistik merupakan salah satu elemen penting pada ekosistem ekonomi digital.

Jadi, dalam hal ini Presiden Jokowi sudah ‘ketempuan’ atau kena tulah 2 poin besar yaitu infrastruktur digital dan infrastruktur logistik, yang langsung juga dihadapi tantangan besar nya ketika Covid-19 melanda. Memang, nampaknya di lingkungan kepemimpinan nasional butuh ada 1 unit kerja khusus yang tugasnya melakukan penerawangan-penerawangan masa depan. Baik itu menggunakan ilmu-ilmu pasti maupun metafisika, kenapa engga? Coba lihat Covid-19 itu tadi. Betapa remuk redam nya negara ini (pada waktu itu) hanya karena para pemimpin nasionalnya memilih melaksanakan mata kegiatan yang berada pada kuadran tidak penting dan tidak prioritas!

Terkait dengan hutang project pembangunan Whoosh. Kalau gue sendiri tidak masalah apabila status hutang dan bunga tersebut akan lama sekali baru bisa terbayarkan. Selama itu tidak menggunakan penyertaan APBN, sah-sah saja. Itu semua nanti akan bergantung pada ridership dari Whoosh itu sendiri. Semakin terkoneksinya daerah-daerah yang dilewati oleh Whoosh, dan semakin maju perekonomian daerah tersebut, gue rasa ridership Whoosh sendiri akan bertambah seiring waktu.

Hanya saja, mudah-mudahan di era Presiden Prabowo saat ini, beliau bisa memetakan kembali pelaksanaan project-project pada sesuatu yang berada pada kuadran-kuadran penting dan priortas, bukan tidak penting dan tidak prioritas. Amin.

---

[1] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251022145720-92-1287345/ahy-soal-bandara-kertajati-sepi-lokasinya-in-the-middle-of-nowhere

[2] https://www.idxchannel.com/playlists/menko-ahy-usulkan-tambahan-rp200-miliar-untuk-kawal-kereta-cepat-jakarta-surabaya

[3] https://www.youtube.com/watch?v=R5t8aDXpS28&list=PLnzjO2sF1s6Bi6G6cYHKwqbkwqh74Vf9P&index=6

[4] https://www.youtube.com/watch?v=SxaJ84Xf4rk&list=PLnzjO2sF1s6Bi6G6cYHKwqbkwqh74Vf9P&index=46