Adalah Purbaya Yudhi Sadewa, belakangan banyak muncul di pemberitaan, tidak hanya karena posisi beliau yang menggantikan sosok eks Menkeu SMI yang sudah lama pasif, namun gaya nya yang “koboi” membuat publik seakan mendapatkan harapan baru dalam sisi optimisme perekonomian Indonesia.

Paling tidak Menkeu Purbaya baru dilantik selama kurang lebih 2 bulan, semenjak SMI diterima pengunduran dirinya oleh Presiden Prabowo, yang kala itu juga karena rumahnya sempat disatroni para perusuh imbas dari rentetan demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu. Namun, dalam 2 bulanan ini, bisa dibilang Menkeu Purbaya menjadi sosok sentral dalam figur kebijakan nasional, yang tetiba mengalahkan pamor atau kepopuleran tokoh-tokoh politik lainnya yang sudah lebih dulu menggenjot interaksi mereka di media sosial. Sebut saja Gubernur Jabar KDM, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, maupun Wakil Walikota Surabaya Cak Armuji.

Saya rasa sih memang Menkeu Purbaya merupakan sosok yang sudah disiapkan oleh Presiden dan tim terdekatnya sendiri. Rasanya tidak mungkin kalau di pemerintahan ada orang baru, yang apalagi beliau bukan figur politik, bukan artis, bukan pula orang yang sebelumnya dikenal luas karena popularitasnya. Ya, mungkin kawan-kawan yang berkecimpung di sektor keuangan dan perbankan sudah banyak mendengar soal Menkeu Purbaya sebelumnya dengan aktivitas beliau di Kemenko Marves, dan kemudian menjadi Kepala LPS. Namun, saya pribadi mungkin bersama 90% khalayak umum lainnya, sangat tidak familiar dengan PYS ini.

Namun, ada satu yang memang menjadi titik penting, bagaimana Menkeu Purbaya dirasa menjadi angin segar, tatkala sisi konservatisme eks Menkeu SMI dijawab oleh gaya Purbaya yang ceplas-ceplos. Mungkin saja itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin saja itu juga yang dibutuhkan oleh kalangan pengusaha. Apalagi, kalau dilihat praktis semenjak beliau dilantik, beliau sering mengadakan semacam konpers, dan langsung melakukan RDP di DPR-RI, dan baru pertama kali seperti nya ada Menkeu yang bisa ceplas-ceplos di depan para Anggota Dewan yang terhormat itu. Ya mungkin karena SMI sudah terlalu lama juga menjadi Menteri, sehingga tidak ada penampilan gaya komunikasi yang baru.

Apalagi sejurus setelah terjadi rentetan kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu, kalangan media juga memerlukan asupan materi yang lain, sehingga ada semacam ‘rebound’ dalam pemberitaan. Media sosial Menkeu Purbaya juga secara mengejutkan seperti di TikTok, sudah langsung berjalan. Ini merupakan sesuatu yang sudah barang tentu dipersiapkan.

Kalau kita Googling ‘Purbaya Effect’, sedari awal beliau menjabat sampai saat ini, sudah banyak sekali “terobosan” atau paling tidak perang psikologis yang beliau lancarkan untuk menyasar pihak-pihak yang beliau pikir perlu diintervensi.

Tapi itu menarik. Tanpa tedeng aling-aling, bahkan Purbaya tidak ragu untuk menyentil Opung LBP yang notabenenya merupakan eks Bos nya sendiri dulu ketika di Kemenko Marves. Nampaknya memang jiwa ngoboy jebolan Purdue University ini boleh juga. Gaya-gaya Indiana mungkin terbawa oleh nya ke Jakarta.

Lantas kemudian banyak podcast atau siniar yang membahas soal gaya Purbaya. Sudah selisih sedikit sebelum menjadi seorang Messiah.

Hanya saja, jangan juga masyarakat Indonesia terpukau dengan apa yang terjadi atau apa yang sudah diorkestrakan di media sosial, terutama yang terkait dengan kebijakan publik atau figur pengambil kebijakan publik. Karena pada dasarnya sesuatu yang bersifat publisitas, belum tentu akan selaras dengan esensi dari kapasitas. Dan yang terpenting adalah untuk menjadikan Purbaya selayaknya manusia biasa juga, yang mungkin nanti beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat atau kekeliruan di masa datang.

Tapi, kalau kita bahas gaya komunikasi nya, memang ada benarnya, ada masa nya di mana orang dengan gaya koboi seperti beliau dibutuhkan. Misalnya saja terkait dengan dana yang mengendap di Bank Indonesia, kemudian akan dialihkan ke bank-bank Himbara. Saya yang sebagai awam bidang moneter/fiskal, tentu menjadi teredukasi. Kenapa dana ratusan triliun itu diendapkan ya? Bukankah ekonomi suatu negara itu sederhana nya ya uang harus berputar, tidak mengendap. Bahkan saya melihat di akun Instagram PP Muhammadiyah kalau ga salah, sampai-sampai itu memberikan postingan mengenai betapa Nabi Muhammad SAW juga mempraktekkan ekonomi di masa nya, dengan tidak ada endapan keuangan. Berarti selama ini SMI memiliki dasar apa sampai dia bisa mengambil keputusan demikian? Siapa yang menyuruh dia untuk mengendapkan dana yang notabenenya bukan uang pribadi dirinya? Mengapa dengan demikian terjadi perlambatan ekonomi, karena endapan dana ratusan triliun itu? Apa logika-logika sederhana ini keliru?

Bahkan, ketika dulu di Cina, banyak mengobrol dengan rekan-rekan yang berasal dari Amerika Serikat, mereka pun memiliki situasi di mana nilai tabungan mereka sedikit, karena banyak uang yang mereka dapatkan memang dihabiskan. Pembelanjaan yang dilakukan oleh para individu adalah dorongan untuk ekonomi, kata mereka. Ya betul kan? Semakin banyak uang beredar, maka semakin baik juga perputaran ekonomi nya. Banyak interaksi supply-demand yang itu semua ibarat energi, tidak habis, hanya berputar/berpindah saja.

Kemudian, uniknya, seingat saya membaca berita, belum ada Presiden Prabowo mengeluarkan statement-statement terkait dengan Sumitronomics. Yaitu prinsip pengelolaan ekonomi yang pernah diterapkan oleh Sumitro Djojohadikusumo di masa jabatan beliau mengisi beberapa posisi penting Menteri era Soekarno dan Orde Baru. Yang ada justru Menkeu Purbaya secara gamblang sering menyebutkan kata ‘Sumitronomics’ itu. Walaupun, kalau dilihat-lihat, itu “hanya” lah gabungan dari gaya pengelolaan ekonomi era SBY dikombinasikan dengan era Jokowi. Dengan adanya perimbangan peran swasta (yang didorong dengan sentimen-sentimen positif) dan peran negara untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Beberapa kali Menkeu Purbaya juga melontarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa beliau sangat paham dan percaya diri dengan apa yang beliau lakukan. Kalau saya sendiri melihatnya, selama seorang pejabat tinggi negara tidak dalam kontrol pihak lain semisal partai politik dan/atau organisasi masyarakat lainnya, maka pekerjaan yang dilakukan niscaya akan nampak tidak ada beban. Untuk poin tersebut, Menkeu Purbaya juga sudah melontarkannya beberapa kali.

Jadi, tidak heran misalnya sentimen-sentimen tersebut memperkuat indeks IHSG, saham-saham dari perusahaan rokok juga menjadi ‘hijau’, dari yang sebelumnya lesu, banyak dari bank-bank Himbara yang sudah mulai memutar sketsa-sketsa penyaluran uang triliunan masuk ke ekonomi, ini semua tentu tidak pernah secara bertubi-tubi dilakukan oleh suatu pejabat tinggi.

Okelah, dulu SMI mungkin dikenal sebagai akademisi, yang pada awalnya mencuat karena krisis 98, yang kemudian beliau masuk ke beberapa tim khusus perekonomian, yang kemudian pada akhirnya menjadi Menteri Keuangan, pejabat tinggi di Bank Dunia, lalu kemudian Menteri Keuangan lagi. Hanya saja, kembali, dari belasan tahun SMI yang sudah praktis menjabat Menkeu sejak tahun 2005, apakah beliau tidak cukup kredensial dan pengalaman untuk mengkoreksi ide-ide Presiden Prabowo, atau mengkoreksi dirinya sendiri atas endapan uang negara di Bank sentral? Ada apa?

Misalnya, Menkeu Purbaya juga langsung melakukan kunjungan lapangan ke Kudus dan daerah-daerah lain sentra industri kretek/rokok Indonesia. Dengan menekankan pada tidak akan menaikkan cukai rokok dan akan memberantas peredaran rokok tanpa cukai, ini merupakan hal yang luar biasa.

Dalam mengambil kebijakan nasional, saya setuju soal rokok. Karena selama pemerintah atau swasta tidak bisa menyediakan alternatif industri padat karya yang sepadan, industri kretek/rokok masih harus tetap dijaga. Apalagi pemasukan negara dari cukai rokok adalah yang tertinggi dari semua instrumen penerimaan pajak/cukai yang ada. Nanti, apabila sudah ada alternatif substitusi yang lebih baik, pelan-pelan SDM pekerja bisa digeser.

Gaya Purbaya yang ceplas-ceplos tidak hanya membuat internal Kemenkeu seakan mendapatkan shock therapy. Purbaya beberapa waktu lalu juga membuka kanal aduan khusus Whatsapp di mana masyarakat umum dapat menyampaikan keluhan-keluhannya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan secara langsung. Sontak, hal ini menyingkap banyak hal, terutama para oknum yang selama kepemimpinan SMI dulu merasa aman dan nyaman. Purbaya dengan gaya santai nya tidak takut kalau banyak dari oknum internal nya sendiri merasa masa bodoh dengan beliau, toh nanti tidak akan lama di posisi Menteri Keuangan, tidak seperti para birokat tikus yang menggerogoti sistemnya sendiri. Purbaya menghalau nya dengan pesan-pesan tegas bahwa akan segera memecat, menggeser, mengganti pihak-pihak yang dirasa nakal, tidak disiplin, dan diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran sistematis.

Indonesia tentu memerlukan banyak pejabat tinggi seperti Purbaya ini. Paling tidak, supaya bisa membangunkan atau menyalakan kembali sistem birokrasi yang selama ini dingin, menjadi hangat kembali. Atau bagaimana upaya ini juga bagian dari mekanisme penyaringan reaksi atau umpan balik yang bisa dipantau. Apabila ada reaksi kontra, maka Purbaya bisa meminta anak buahnya untuk mengendus ada apa dibalik reaksi-reaksi kontra itu.

Hal ini tampak nyata ketika Purbaya mengungkapkan bahwa banyak Pemerintah Daerah baik itu skala Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang menaruh uang nya di bank-bank nasional, baik itu dalam bentuk deposito maupun giro.

Pertanyaannya tentu menggelitik, kenapa setelah ada gaya ceplos Purbaya seperti ini, barulah DPRD masing-masing mempertanyakan kepada para eksekutif daerahnya terkait hal tersebut. Apa pihak DPRD masing-masing tidak tau akan hal ini sebelumnya? Kenapa seakan hanya latah saja. Padahal tugas dan fungsi parlemen daerah ya mengkritisi dan bunyi ketika ada hal-hal dari keputusan eksekutif daerah yang tidak benar. Mengendapkan dana itu tidak benar, bukan? Kembali lagi ke paragraf-paragraf atas.

Pertanyaan kritisnya adalah, apakah Menkeu Purbaya ini akan bertahan lama di dalam kabinet atau hanya sebentar? Karena, mau tidak mau, pat gulipat politik tingkat tinggi di Indonesia bisa dibilang sangat nasty. Dalam artian, di dalam kabinet pemerintahan sendiri, juga sudah banyak sebelumnya pihak-pihak yang terlihat cemerlang, namun pada akhirnya disikat.

Sebut saja Dahlan Iskan yang dulu pernah jadi Menteri BUMN. Archandra Tahar eks Wamen ESDM, Sudirman Said eks Menteri ESDM, Anies Baswedan eks Menteri Pendidikan, almarhum Rizal Ramli eks Menko Maritim, Susi Pudjiastuti eks Menteri KKP, dan lain sebagainya. Yang kesemua nama-nama tersebut memiliki 1 kesamaan seperti Purbaya, yaitu tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun.

Di Indonesia, dengan sistem Presidensial namun terlalu berat juga porsi politik parlemen nya, tentu seorang kepala negara di Indonesia berbeda dengan kepala-kepala negara di luar sana yang umumnya memiliki Perdana Menteri. Sehingga target sasaran parlemen pun bisa dibagi 2, kira-kira begitu. Karena, bagaimana pun, posisi Presiden Republik ini adalah posisi politik, bukan posisi meriktokratik, sehingga seorang Presiden di Republik ini tentu pada akhirnya akan memutuskan pertimbangan-pertimbangan politik, dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih rasional.

Apalagi dalam konteks ini, Presiden Prabowo dan partai Gerindra bukanlah partai dengan suara parlemen terbesar. Sehingga perlu ekstra hati-hati melangkah, menghindari jebakan-jebakan politik zero-sum game yang sudah biasa dipasang oleh para punggawa (kalau bukan disebut mafia) politik elit Tanah Air.

Takutnya, banyak perencanaan-perencanaan, atau langkah-langkah kebijakan yang nantinya akan terpaksa berhenti di parlemen. Sebut saja program MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, pengadaan alutsista, dan lain-lain yang sudah barang tentu secara kacamata politik bisa diutak-atik gathuk untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek golongan.

Apalagi Menkeu Purbaya pernah menyampaikan secara publik terkait dengan ketidaksukaannya terhadap DPR-RI tatkala dulu beliau hampir menjadi Gubernur Bank Indonesia, tapi karena tidak mau “memberikan duit” ke DPR-RI dalam bentuk imbal balik apapun, maka beliau disikat dan tidak dipilih oleh DPR-RI sebagai Gubernur BI. Maksudnya, api-api dalam sekam seperti ini juga perlu dicegah dan disiapkan skenario-skenario mitigasi nya.

Menurut saya, perlu ada semacam mekanisme untuk mencegah orang-orang yang sedang bekerja seperti Menkeu Purbaya untuk tidak serta-merta dicari-cari kesalahannya, sehingga harus direpotkan dengan urusan-urusan hukum. Walaupun memang, tentu apakah ada delik hukum yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan, itu sifatnya masih hanya Tuhan yang tahu.

Mudah-mudahan para generasi muda di Republik ini bisa mengambil ibroh dari perjalanan atau dinamika karier kepemimpinan nasional para petinggi yang ada. Apakah akan mengikuti gaya komunikasi, arah karir dan profesionalitasnya, atau keberpihakan secara politis yang bisa sama-sama diamati.

Mengambil posisi sedari awal sebagai tokoh politik, atau menyelami politik praktis tentu bukanlah hal yang buruk. Selama kita tentu ada pada kubu yang benar, dan tidak ikut-ikutan ke dalam pusaran pragmatisme politik dan politik transaksional yang membuat negara kita hanya jalan ditempat.

Mau sampai kapan begitu?